Patungan Demi Keselamatan, Warga Sumenep Perbaiki Jalan Rusak Parah Sepanjang 50 Meter

(Dok. Aspirasi.net ) Warga patungan perbaiki jalan kabupaten di Dusun Sasar, Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Jumat (10/7/2026)

Sumenep, Aspirasi.net — Kepedulian masyarakat terhadap keselamatan pengguna jalan mendorong warga Dusun Sasar, Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, bergotong royong memperbaiki jalan kabupaten yang mengalami kerusakan parah sepanjang sekitar 50 meter.

Perbaikan yang telah berlangsung sekitar sepekan itu dilakukan secara swadaya dengan memanfaatkan dana hasil penggalangan amal dari masyarakat dan para pengguna jalan yang melintas.

Sebagai bentuk sindiran terhadap lambannya penanganan pemerintah, warga memasang spanduk bertuliskan “Amal Perbaikan Jalan Karena Bupatinya Lagi Sakit” di tepi jalan.

Salah seorang warga, Budi Santoso, mengatakan kondisi jalan tersebut telah rusak parah selama beberapa tahun terakhir dan kerap menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas.

“Jalannya rusak parah. Berkali-kali pengendara dan kendaraan mengalami kecelakaan karena kerusakan jalan berada di tanjakan dan posisinya agak miring. Tadi pagi saja, sebuah truk mundur lalu menabrak tiang WiFi hingga bengkok,” ujarnya, Jumat (10/7/2026).

Menurut Budi, inisiatif memperbaiki jalan muncul karena warga tidak ingin kembali melihat korban akibat kondisi jalan yang membahayakan.

“Masyarakat sangat antusias karena kondisi jalan memang sangat memprihatinkan. Kami khawatir akan terjadi kecelakaan lagi. Karena itu, penggalangan dana dilakukan secara bergantian oleh warga,” katanya.

Selama sepekan penggalangan dana berlangsung, warga telah membeli sekitar 120 sak semen, dua truk pasir hitam, dan dua truk batu cor untuk memperbaiki jalan secara bertahap.

“Perbaikan dilakukan bertahap. Saat ini kami memperbaiki separuh badan jalan terlebih dahulu agar mobilitas kendaraan tetap bisa berjalan,” jelasnya.

Ia menambahkan, semangat gotong royong melibatkan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pemuda, orang tua hingga anak-anak.

“Bahkan anak-anak ikut menggalang dana. Mereka mengumpulkan sumbangan menggunakan kardus,” tuturnya.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Sumenep, Akhmadi Yasid, menilai aksi swadaya masyarakat tersebut merupakan bentuk kekecewaan terhadap pemerintah daerah yang belum juga memperbaiki jalan.

“Perbaikan jalan ini bukan aksi spontan masyarakat. Ini adalah bentuk kekecewaan yang harus dijawab dengan tindakan nyata. Jangan sampai masyarakat harus patungan memperbaiki jalan yang menjadi kewajiban pemerintah daerah,” tegasnya.

Politisi dari Daerah Pemilihan II Sumenep itu mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Sumenep agar segera menganggarkan dan merealisasikan perbaikan Jalan Kapedi–Moncek.

“Infrastruktur merupakan pelayanan dasar yang harus menjadi prioritas pemerintah daerah. Kondisi jalan yang baik sangat berkaitan dengan keselamatan, mobilitas, konektivitas, pertumbuhan ekonomi, hingga akses pendidikan masyarakat,” ujarnya.

Menanggapi keluhan masyarakat, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Sumenep, Salamet Supriyadi, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak pernah mengabaikan aspirasi maupun kebutuhan warga terkait kondisi Jalan Kapedi–Moncek.

“Kami mengetahui kondisinya. Ruas jalan tersebut memang sering dilintasi aliran air deras saat musim hujan, sehingga kerusakannya cukup cepat terjadi,” ujarnya, Jumat (10/7/2026).

Supriyadi mengatakan, Dinas PUTR berencana mengusulkan anggaran perbaikan jalan tersebut dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Tahun Anggaran 2026.

“Jalan itu akan kami usulkan pada PAK dengan anggaran sekitar Rp600 juta. Insyaallah anggaran tersebut cukup untuk memperbaiki ruas jalan sepanjang kurang lebih 400 meter,” jelasnya.

Menurutnya, proses lelang proyek diperkirakan berlangsung pada Oktober 2026. Jika berjalan sesuai jadwal, pekerjaan fisik dapat dimulai pada November dan ditargetkan rampung pada bulan yang sama.

“Insyaallah November 2026 sudah mulai dikerjakan dan selesai. Kami dari Dinas PUTR juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat karena perbaikan belum bisa dilakukan lebih cepat. Salah satu kendalanya adalah adanya pengurangan alokasi anggaran dari pemerintah pusat,” tutupnya.

Pos terkait