Bondowoso, Aspirasi.net — Pemkab Bondowoso mengajukan usulan anggaran sebesar Rp300 miliar kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) guna mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah.
Pengajuan tersebut dilakukan sebagai upaya mencari sumber pendanaan alternatif di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
Salah satu modal utama yang digunakan dalam pengajuan itu adalah status Bondowoso yang telah mendapat pengakuan dari UNESCO.
Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir mengatakan pembangunan daerah tidak dapat hanya mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
“Pendapatan dari PBB hanya sekitar Rp17 miliar per tahun, itu pun jika seluruh wajib pajak memenuhi kewajibannya. Karena itu, perlu ada sumber pembiayaan lain untuk mendukung pembangunan,” ungkapnya, Selasa (23/6/2026).
Ia menjelaskan, dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bondowoso yang berada di kisaran Rp1,86 triliun, pemda harus aktif mencari peluang pendanaan dari pemerintah pusat agar pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan merata.
Menurut Dhafir, pemerintah pusat sebelumnya mendorong daerah dengan kapasitas fiskal terbatas untuk mengoptimalkan potensi pariwisata, terutama bagi wilayah yang telah memperoleh pengakuan UNESCO.
Peluang tersebut kemudian dimanfaatkan Pemkab Bondowoso dalam menyusun proposal yang diajukan ke Bappenas.
“Bondowoso sudah diakui UNESCO. Ini menjadi salah satu potensi yang kami manfaatkan dalam pengajuan tersebut,” ujarnya.
Dhafir menegaskan bahwa usulan Rp300 miliar tersebut bukan berasal dari skema Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun dana transfer daerah lainnya.
Anggaran itu diajukan dalam bentuk sejumlah paket pembangunan infrastruktur yang diharapkan mendapat dukungan pemerintah pusat.
“Kami mengusulkan sekitar Rp300 miliar. Mudah-mudahan dapat terealisasi karena seluruh paket yang diajukan berkaitan dengan pembangunan infrastruktur,” katanya.
Ia berharap usulan tersebut mendapat persetujuan sehingga pembangunan infrastruktur di Bondowoso dapat dipercepat.
Menurutnya, peningkatan infrastruktur akan memperkuat konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Dalam proses pengajuan ke Bappenas, Pemkab Bondowoso melibatkan sejumlah pihak, di antaranya Wakil Bupati Bondowoso, pimpinan DPRD Bondowoso, serta jajaran Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK).
Pemkab Bondowoso berharap dukungan pemerintah pusat melalui usulan tersebut dapat menjadi solusi untuk mempercepat pembangunan daerah di tengah tantangan keterbatasan fiskal yang masih dihadapi.
