Sumenep, Aspirasi.net — Klaim Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai “Partainya Anak Nahdliyyin” mendapat sorotan dari Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Sumenep.
Ketua PC GP Ansor Sumenep KH. Qumri Rahman menilai, klaim tersebut perlu dibuktikan melalui kebijakan dan program yang berpihak kepada kader muda Nahdlatul Ulama (NU), termasuk mereka yang mengabdi sebagai pendamping desa.
Menurutnya, terdapat sejumlah kader muda Nahdliyyin yang selama ini berkhidmat sebagai pendamping desa namun mengalami relokasi. Ia mempertanyakan dasar dan transparansi kebijakan tersebut.
“Di satu sisi PAN mengklaim sebagai partainya anak Nahdliyyin. Namun, di sisi lain, melalui menterinya justru ada kebijakan yang merugikan anak-anak muda NU yang berkhidmat sebagai pendamping desa,” ujar KH Qumri.
Ia menilai, kondisi tersebut bertolak belakang dengan klaim PAN yang selama ini menyatakan kedekatan dengan warga Nahdliyyin.
KH Qumri mengatakan, jika PAN ingin semakin dekat dengan warga Nahdliyyin, semestinya hal tersebut diwujudkan melalui program konkret yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan kader muda NU.
“Jangan jadikan warga Nahdliyyin sebagai komoditas politik. Kalau memang ingin mendekatkan diri dengan Nahdliyyin, harus dibuktikan dengan program-program konkret di lapangan,” tegasnya.
Atas persoalan tersebut, PC GP Ansor Sumenep menyatakan mendukung gerakan yang dilakukan Pimpinan Wilayah (PW) GP Ansor Jawa Timur terkait persoalan pendamping desa.
“Kami mendukung penuh gerakan yang dilakukan PW Ansor Jawa Timur. Kami siap mendukung dan membackup gerakan tersebut,” kata Qumri.
Selain itu, PC GP Ansor Sumenep meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi kinerja Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT).
Menurut Qumri, evaluasi diperlukan agar kementerian terkait dapat lebih fokus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, khususnya dalam memastikan program pembangunan desa berjalan maksimal.
“Untuk itu, Menteri Desa agar fokus pada pekerjaannya sehingga kerja-kerja desa bisa lebih maksimal,” ujarnya.
Ia menambahkan, apabila evaluasi terhadap Menteri Desa belum dilakukan, pihaknya meminta Presiden Prabowo mempertimbangkan langkah lebih lanjut terhadap posisi menteri tersebut.
“Jika belum ada evaluasi dari Menteri Desa, kami menyerukan dan meminta Presiden agar mengevaluasi dan mencopot Menteri Desa,” pungkasnya.
