Sumenep, Aspirasi.net — Pimpinan Anak Cabang (PAC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kecamatan Lenteng mendesak Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi secara serius Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto.
Desakan itu muncul atas dugaan politisasi kebijakan, diskriminasi dan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan tenaga pendamping desa.
Selain itu, desakan tersebut muncul di tengah klaim Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai “Partai Anak Nahdliyin”.
Ketua PAC GP Ansor Lenteng Musyfiqurrahman menilai klaim tersebut harus dibuktikan melalui tindakan nyata, terutama ketika salah satu elite PAN memegang jabatan strategis dalam pemerintahan.
“Kalau terbukti ada politisasi birokrasi atau penyalahgunaan kewenangan yang merugikan kader dan masyarakat, Presiden harus berani mencopot Menteri Desa. Jabatan menteri adalah amanah negara, bukan kepanjangan tangan kepentingan partai,” tegas Ketua PAC GP Ansor Lenteng.
Menurutnya, munculnya keluhan terkait pemindahan atau relokasi tenaga pendamping desa perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan dugaan adanya kepentingan politik di balik kebijakan tersebut.
Mendes Diminta Buka Mekanisme Pendamping Desa
Musyfiq meminta Menteri Desa membuka seluruh mekanisme penempatan, pemindahan, evaluasi, hingga pemberhentian tenaga pendamping desa.
“Buka semuanya. Siapa yang dipindahkan, mengapa dipindahkan, apa indikatornya, siapa yang memutuskan, dan apa dasar hukumnya. Kalau semuanya dilakukan secara profesional, tidak ada alasan untuk menutupinya,” ujarnya.
Menurutnya, transparansi penting untuk memastikan kebijakan pemerintah tidak dipengaruhi kepentingan politik.
“Jangan sampai ada kesan yang dekat diberi ruang, sementara yang berbeda dipinggirkan. Kalau itu terjadi, persoalannya bukan lagi PAN atau NU, tetapi menyangkut keadilan dalam pemerintahan,” katanya.
Ia menambahkan, status Yandri Susanto sebagai elite PAN justru membuat tuntutan terhadap profesionalitas dan transparansi semakin penting.
“Ketika kader partai menjadi pejabat negara, kepentingan negara harus berada di atas kepentingan partai. Buktikan bahwa Kementerian Desa bekerja objektif dan profesional,” tegasnya.
Jangan Klaim Anak Nahdliyin Jika Kadernya Diperlakukan Tak Adil
Musyfiq juga mengkritik klaim PAN sebagai “Partai Anak Nahdliyin”. Menurutnya, kedekatan dengan Nahdliyin tidak cukup dibangun melalui kehadiran elite PAN dalam forum NU atau slogan politik.
“Jangan datang kepada Nahdliyin ketika membutuhkan suara, tetapi ketika kader-kader muda NU mengabdi di tengah masyarakat justru dipinggirkan. Kalau benar anak Nahdliyin, jangan perlakukan kader Nahdliyin seperti anak tiri,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kader muda NU selama ini bekerja di berbagai sektor, termasuk pendampingan desa, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, pertanian, kebencanaan, dan pembangunan masyarakat.
“Kader NU bukan komoditas politik dan bukan properti kekuasaan. Mereka harus dihargai berdasarkan kompetensi dan pengabdiannya, bukan berdasarkan kedekatan politik,” katanya.
Ansor: Tidak Anti-PAN, tetapi Menolak Politisasi Negara
Musyfiq menegaskan kritik tersebut bukan bentuk permusuhan terhadap PAN.
“PAN punya hak membangun komunikasi dengan Nahdliyin. Tetapi ketika kader partai menduduki jabatan pemerintahan, seluruh kebijakan harus tunduk pada kepentingan negara. Jangan gunakan kekuasaan negara untuk kepentingan politik,” tegasnya.
Menurutnya, tuntutan pencopotan Menteri Desa merupakan konsekuensi apabila evaluasi pemerintah menemukan adanya pelanggaran serius.
“Kalau terbukti ada politisasi birokrasi atau penyalahgunaan kewenangan, Presiden harus bertindak tegas. Evaluasi dan bila perlu copot Menteri Desa,” ujarnya.
Jangan Hanya Peluk NU di Panggung
Musyfiq mengingatkan PAN bahwa hubungan dengan Nahdliyin harus dibuktikan melalui keberpihakan nyata, bukan sekadar slogan.
“Jangan hanya peluk NU di panggung, tetapi lukai kadernya di lapangan. Nahdliyin bukan pasar suara dan NU bukan kendaraan politik,” katanya.
Ia menutup pernyataannya dengan meminta Presiden Prabowo memastikan pemerintahan terbebas dari kepentingan politik praktis.
“Kalau Menteri Desa mampu membuktikan seluruh kebijakannya objektif dan profesional, tunjukkan kepada publik. Tetapi jika terbukti ada politisasi atau penyalahgunaan kewenangan, Presiden harus berani mengambil keputusan. Jangan lindungi jabatan, lindungi keadilan. Evaluasi dan bila perlu copot menteri desa!” pungkasnya
